™ Polri Beberkan Alasan Penetapan Tersangka Direktur Utama PT IBU dalam Kasus Beras

Satgas Pangan menggerebek gudang beras PT Indo Beras Unggul di Jalan Rengasbandung KM 60, Kelurahan Karangsambung, Kecamatan Kedungwaringin, Kabupaten Bekasi, Kamis (20/7/2017) sekitar pukul 21.00 WIB.

polisi menetapkan TW sebagi tersangka setelah menjalani pemeriksaan tadi malam. Seperti diketahui,

"Karena AKG itu diatur BPOM dalam pasal 6 ini untuk produk olahan artinya produk yang bisa dikonsumsi langsung oleh manusia sehingga bisa dihitung kecukupan angka gizinya," jelas Martinus.

AKG dalam peraturan di BPOM hanya bisa diterapkan pada produk olahan sementara beras tidak termasuk di dalamnya. Padahal menurut Martinus, PT IBU juga juga menggunakan Angka Kecukupan Gizi (AKG).

Jadi ibarat beli beras hak konsumen tidak tahu mutu kelas berapa," papar Martinus. Dalam kemasan PT IBU ada satu pelanggaran bahwa dia tidak mencantumkan kelas mutu. Nah, ada istilahnya kadar air sekian jadi kualitas berasnya. "Sebagai Contoh disini merk Ayam Jago merah punya SNI 2008 ditentukan mutu I,

PT IBU memberikan informasi yang menyesatkan sebagaimana diatur dalam Pasal 383 Bis KUHP dan pasal 141 UU 18 tahun 2012 tentang Pangan dan pasal 62 UU nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Lalu,

Dalam pelabelannya PT IBU tidak mencantumkan mutu bahkan kualitas beras juga tidak sesuai dengan SNI. Pelanggaran selanjutnya adalah mutunya tidak sesuai dengan SNI.

Pelanggaran yang pertama yang dilakukan oleh PT IBU adalah pada sistem pelabelan di merk Ayam Jago dan Maknyus yang menggunakan SNI tahun 2008.

Rabu (2/8/2017). Jakarta, "Intinya pelanggaran yang dilakukan PT IBU dari hasil penyelidikan kami adalah tidak sesuai dengan SNI," ujar Martinus di Mabes Polri,

Ayam Jago dan Maknyus tidak sesuai dengan aturan Standar Nasional Indonesia (SNI). Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes Martinus Sitompul mengungkapkan bahwa dua produk beras PT IBU,

JAKARTA - Mabes Polri menjelaskan penetapan Direktur Utama PT Indo beras Unggul (PT IBU) Trisnawan Widodo (TW) dalam kasus beras yang diduga melakukan praktik kecurangan terhadap konsumen dan pihak lain serta melanggar Undang-Undang Pangan. TRIBUNNEWS.COM,

Source: Tribunnews.com

™ Bayari Go-Jek Korban Order GoFood Fiktif Sugiarti Polisi Rogoh Kocek,

Kasat Reskrim Polres Jaktim AKBP Sapta M Marpaung (Foto: Nadia Riso/kumparan)

dan alamatnya jelas," tegas Sapta. "Pelaku tidak ditahan karena kooperatif,

Sugiarti dijerat UU ITE. serta menuding macam-macam. Tapi polisi menjerat Sugiarti karena status di media sosial yang mengaku dihamili Julianto, Teror GoFood terjadi.

lalu menjauh," imbuh dia. setelah bertemu mungkin korban merasa jauh dari ekspektasi, "Mereka berkenalan di facebook,

Motifnya karena cintanya ditolak Julianto. Dia mengakui melakukan pemesanan GoFood fiktif. Sugiarti diperiksa. Pada Senin (31/7),

Selasa (1/8). Kerugiannya Rp 3 jutaan," kata Kasat Reskrim Polres Jaktim AKBP Sapta M Marpaung di kantornya, Dari Go-Jek-nya itu 3 orang. Yang belum bayar kita bayarin saja sekalian. "Sudah dipanggil sebagai saksi.

Polisi memeriksa saksi korban dan juga beberapa abang Go-Jek.

Pelaku berdasarkan penyelidikan mengarah ke Sugiarti. Polres Jaktim yang menerima laporan langsung melakukan pencarian. Korban Julianto akhirnya melapor ke polisi.

Kasus order GoFood fiktif ini sampai menyebar di media sosial. seorang karyawan bank mencapai jutaan rupiah. Tagihan GoFood fiktif untuk Julianto,

Source: kumparan

™ Ini 10 Kementerian/Lembaga yang Banyak Diadukan Terkait Pungli

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto.

Editor: Sandro Gatra

Penulis: Kristian Erdianto

Sesmenko Polhukam Yoedhi Swastono dan jajaran Pejabat Eselon I Kemenko Polhukam. Kapuspen TNI Mayor Jenderal Wuryanto, Hadir dalam pertemuan tersebut Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara,

Mudah-mudahan hilang meskipun susah ya," ucapnya. "Kami akan terus lakukan penindakan agar pungli berkurang.

pihaknya juga akan mensinergikan satgas pusat dan daerah bersama instansi terkait sistem pencegahan pungli. Selain itu,

Satgas Saber Pungli akan terus melakukan upaya penindakan dengan tujuan memberikan efek jera kepada pelaku maupun calon pelaku. Menurut Wiranto,

barang bukti berupa uang hasil OTT di seluruh Indonesia berjumlah Rp 17.623.205.500. Sementara itu,

sebanyak 1.834 orang ditetapkan tersangka. Dalam seluruh kasus itu,

tercatat ada 917 operasi tangkap tangan yang telah dilakukan. Dari total 563 unit pelaksana Satgas Saber Pungli di kementerian/lembaga dan daerah,

Banten dan Lampung. Jawa Timur, Sumatera Utara, DKI Jakarta, Daerah yang paling banyak mengadukan adalah Provinsi Jawa Barat,

perizinan 12 persen dan kepegawaian 8 persen. pendidikan 18 persen, hukum 26 persen, masalah yang banyak dilaporkan masyarakat berada di sektor pelayanan masyarakat sebanyak 36 persen, Wiranto menjelaskan,

Selasa (1/8/2017). Jakarta Pusat, Hal itu disampaikan Wiranto dalam pertemuan dengan pemimpin redaksi terkait pelaksanaan tugas Satgas Saber Pungli di Kemenko Polhukam,

Kementerian Keuangan dan TNI. Kementerian Agraria, Kemenag, Kemendagri, Kemenkumham, Kemenkes, Kemenhub, Polri, yakni Kemendikbud, ada sepuluh instansi pemerintah yang sering diadukan, Dari seluruh aduan masyarakat,

Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) telah menerima sebanyak 31.110 pengaduan. sejak dibentuk pada 20 Oktober 2016 hingga 19 Juli 2017, Hukum dan Keamanan Wiranto menuturkan, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, JAKARTA,

Source: Kompas.com

™ Kini Berpisah Ayah dan Ibu Baby J Pernah Cekcok,

Ilustrasi bayi.

Eva Vega menyebut sang ibu bocah putih itu mengidap penyakit bipolar yang bisa saja kambuh sewaktu-waktu.

Eva Vega meminta agar bayi itu tetap dititipkan di Metta Mama and Maggha Foundation dan tidak dikembalikan ke ibunya. Dalam keterangannya, 27 Juli 2017. Video itu diunggah Eva Vega pada pukul 21.05 WITA,

Ia lantas kembali menyiram si bocah yang tengah menangis. juga menuangkan sabun pencuci piring ke tubuh bocah mungil itu. yang selalu menyebut 'this is drama' dalam setiap aksi penyiksaan, Si ibu,

Ia lantas diguyur dengan air sejadi-jadinya. si anak yang diberi nama Baby J tengah diceburkan ke dalam bak di dalam kamar mandi. Pada video lain berdurasi satu menit lima detik,

Sontak saja bayi berjenis kelamin laki-laki itu menangis sejadi-jadinya. dan menampar bocah sekira delapan bulan itu. memukul, seorang ibu tengah mencubit, Pada salah satu video berdurasi 33 detik, Ada beberapa video yang diunggah.

Pada video yang diunggah akun bernama Eka Vega itu menampilkan adegan seorang ibu yang tengah menyiksa anaknya. Kasus ini terungkap melalui sebuah video yang viral di media sosial Facebook.

Ayahnya ini hanya minta agar anaknya diasuh di tempat yang aman," terang Yulius. "Hanya ada hubungan keperdataan dengan ibunya.

hubungan kedua orang Baby J ini belum ada ikatan perkawinan yang sah. Pasalnya, Yulius menegaskan belum ada pembicaraan lebih lanjut dari kliennya. Sementara terkait hak asuh Baby J,

sang ayah akan bertolak ke Bali untuk menemui anaknya. Dalam waktu dekat ini, mengaku sedih dan menyesalkan insiden tersebut. sang ayah kata Yulius, Terkait kabar penganiayaan Baby J oleh istrinya sendiri,

Ayahnya tinggal di Austria ibunya di Bali," ujar Yulius. memang mereka tidak hidup bersama-sama. kami serahkan hidup ke masing-masing, "Karena sudah selesai,

keduanya berhasil didamaikan dan proses hukum tidak terjadi. Hasilnya, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Bali pun terlibat dalam upaya mendamaikan ayah dan ibu Baby J. Bahkan, Yulius mengaku sempat dihubungi untuk memediasi keduanya.

30 Juli 2017. Minggu, ayah si bayi ini dilaporkan oleh si ibu karena KDRT," kata Yulius dalam perbincangan di tvOne, "November 2016 silam,

karena dugaan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Sang ibu pernah melaporkan suaminya yang merupakan warga Austria itu ke polisi, mengakui hubungan kedua orangtua bayi selama ini memang tengah bermasalah. Yulius Benyamin Seran, VIVA.co.id – Kuasa hukum ayah dari Baby J,

Source: VIVA.CO.ID

™ Rusia Balas Sanksi AS dengan Pengusiran Diplomat

Presiden AS, Donald Trump (kanan) dan Presiden Rusia, Vladimir Putin (kiri), mengadakan pertempuan bilateral pertamanya tak lama setelah perjumpaan informal pertama mereka di sela-sela KTT G20 di Hamburg, Jerman, Jumat (7/7/2017).

Editor: Pascal S Bin Saju

sampai Presiden Trump menandatangani RUU tersebut. mereka tidak akan melakukan langkah balasan atas rencana sanksi baru AS, Pemerintah Rusia sebelumnya mengatakan,

merupakan ancaman bagi banyak negara dan bisnis global," demikian disebutkan dalam sebuah pernyataan.
yang bertujuan untuk membatasi kerjasama antara Rusia dan negara-negara lain, "Pemerasan semacam ini,

Kementerian Luar Negeri Rusia menolak sanksi terbaru itu dan menyebutnya dapat "menciptakan keuntungan kompetitif yang tidak adil bagi ekonomi AS."

dapat menjadi bumerang bagi bisnis mereka dengan Moskwa yang sangat menguntungkan. Kalangan bisnis khawatir sanksi terhadap sektor energi Rusia,

RUU yang disetujui Senat AS itu sudah mengalami revisi beberapa kali sehubungan dengan kekhawatiran yang disuarakan oleh perusahaan minyak dan gas AS.

Bisa jadi bumerang

termasuk penjualan senjata dan ekspor energi. pelaku pelanggaran hak asasi manusia dan sektor-sektor kunci perekonomian Rusia, dengan target utama para pejabat korup, Paket sanksi keuangan yang baru ditujukan kepada Presiden Vladimir Putin dan lingkaran dalamnya,

sebagaimana diharapkan Trump.
Berbagai laporan tentang upaya campur tangan Rusia dalam pemilihan presiden tahun 2016 menghapus harapan bahwa hubungan akan membaik,

Hubungan antara Rusia dan AS mencapai tingkat terburuk setelah aneksasi Rusia terhadap Crimea dan gangguan intervensi di wilayah timur Ukraina pada tahun 2014.

karena telah berupaya mencampuri pemilihan presiden 2016 di AS dan telah melakukan agresi militer di Ukraina dan Suriah. Perundang-undangan ini ditujukan sebagai sanksi kepada Moskwa,

UU tersebut antara lain melarang Trump memperlunak atau membatalkan sanksi terhadap Rusia tanpa persetujuan Kongres AS.

RUU yang disetujui Senat tersebut kini dikirimkan kepada Presiden AS Donald Trump untuk ditandatangani.

Iran dan Korea Utara (Korut). Senat AS menyetujui paket baru sanksi keuangan yang lebih ketat terhadap Rusia, Sebelumnya,

*Reaksi atas sanksi *

Duta Besar AS John Tefft sudah menyampaikan "kekecewaan dan protes kerasnya" terkait keputusan tersebut dan meminta pemerintah Rusia dan Washington meninjau keputusan itu.
Olson mengatakan,

karena rinciannya belum ada. pihaknya belum mengetahui pemotongan jenis apa yang harus dilakukan untuk memenuhi persyaratan baru Rusia, menanggapi pengumuman Kemenlu Rusia itu menerangkan kepada wartawan, Maria Olson, Juru bicara Kedutaan Besar AS di Rusia,

jumlah staf misi diplomat AS akan dipangkas menjadi 455 diplomat. Kementerian Luar Negeri di Moskwa mengatakan,

Rusia juga tidak memperpanjang ijin penggunaan pusat rekreasi kedutaan di pinggiran kota Moskwa dan fasilitas gudang.

pihaknya meminta Kedutaan Besar AS di Rusia mengurangi jumlah stafnya mulai 1 September 2017. Jumat (28/7/2017) waktu setempat, Kementerian Luar Negeri Rusia mengumumkan dalam sebuah pernyataan yang dirilis,

Ini langkah balasan atas sanksi baru yang diputuskan senat AS terhadap Rusia. memerintahkan pengurangan staf misi diplomat Amerika Serikat (AS) di negaranya. Jumat (28/7/2017), KOMPAS.com - Kementerian Luar Negeri Rusia, MOSKWA,

Source: Kompas.com